Aspek Perizinan Penting Untuk Ciptakan Tertib Tata Ruang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2018. Dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan penekanan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Ia menyampaikan? agar para investor dan dunia usaha dapat proaktif untuk melakukan proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pembangunan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Hadi menambahkan tentang rencana tata ruang yang menjadi salah satu dasar dalam perizinan juga diharapkan menjadi panglima pembangunan dan pengembangan wilayah 20 tahun ke depan

Namun demikian, kata dia, perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa kemudahan investasi bukan berarti harus melanggar peraturan perundangan. Dalam hal terdapat aturan perizinan yang mempunyai kecenderungan menghambat investasi, tetap tidak boleh melanggar aturan tersebut.

“Sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan investasi, saya terus mendorong kepala daerah agar segera menetapkan rencana tata ruang daerahnya, karena kita ketahui bersama bahwa rencana tata ruang daerah merupakan dasar bagi daerah dalam memberikan izin untuk pembangunan di daerahnya masing-masing”, jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bahtiar (Kapuspen, Kemendagri) menambahkan bahwa momentum Pilkada Serentak di 171 Daerah, yaitu di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota di seluruh Indonesia dan saat ini telah dilakukan pelantikan beberapa kepala daerah, yang tentunya akan mengemban tugas baru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dikatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Kepala Daerah yang telah dilantik wajib menyusun Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik yang berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pungkasnya.(MRZ)

Sumber: https://tangerangonline.id/2018/10/04/aspek-perizinan-penting-untuk-cipt...

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »