Berusia 18 Tahun, Infrastruktur di Banten Harus Bagus

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir memenuhi undangan DPRD Banten pada Acara Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-18 Provinsi Banten, Kamis (4/10/2018). Mendagri berharap, memasuki usia 18 tahun Banten menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. 

“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 tahun, Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya. 

Apalagi Banten masuk provinsi yang strategis dan menunjang ibu kota. “Jadi harus dipercepat,” ujarnya.

Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi wali kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” tandasnya.  

Terkait Pemilu 2019, Tjahjo meminta masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya. “Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoaks dan sebagainya,” imbuhnya.  

Terkait posisi strategis Banten, Tjahjo mengingatkan bahaya terorisme dan radikalisme. Apalagi Banten merupakan tempat transit di semua hal. Mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten memiliki jaringan dengan Forkopimda-nya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya,” tandasnya.

(poe)

Sumber: sindonews

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »