Kementerian ATR Jadikan Kota Tangerang Percontohan Pemanfaatan Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memilih Kota Tangerang sebagai wilayah percontohan pemanfaatan ruang di Banten.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang saat Rapat Pelaksanaan Penertiban Ketidaksesuaian Peanfaatan Ruang yang dilaksanakan di Ruang TLR Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

"Support dan perhatian yang penuh diberikan oleh walikota dan wakil walikota Tangerang dalam hal pengendalian penggunaan lahan, tentunya menjadikan kota Tangerang sebagai percontohan," jelas Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa (9/10/2018).

Ia menambahlan, dari delapan kota dan kabupaten di provinsi Banten, Kota Tangerang  termasuk yang diprioritaskan dalam Penegakan Hukum terkait Penataan Tata Ruang.

"Selain berdekatan dengan Jakarta, dukungan yang diberikan oleh pemkot Tangerang sangat baik dan fokus untuk menciptakan tata ruang yang taat hukum," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Pemkot Tangerang akan melakukan pemasangan plang di enam titik terkait aturan pemanfaatan ruang.

"Ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran terkait pemanfaatan tata ruang," ucap Budi.

Keenam titik yang menjadi lokasi pemasangan plang antara lain di Bantaran Cisadane, Situ Cipondoh dan Situ Bulakan di Priuk.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang  Sachrudin yang hadir bersama dengan Sekda Dadi Budaeri menyampaikan harapannya kepada Kementrian ATR untuk bisa bersinergi dalam pemanfaatan ruang.

Terutama, Lanjut Sachrudin, sinkronisasi antara pembangunan proyek strategis nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tangerang .

"Kita ingin ada sinkronisasi antara proyek nasional dengan RTRW Kota Tangerang ," ujar Sachrudin yang merujuk ke proyek Tol Bandara-Kunciran yang menjadi proyek strategis nasional di Kota Tangerang .

Sachrudin juga berharap dari kegiatan tersebut akan muncul kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan dalam memanfaatan lahan.

"Ada kehadiran negara dalam tertib tata ruang, tidak asal jadi dalam penataannya. Investasi bagi para investor juga harus bersifat ramah lingkungan, Bukan tanpa arah dan asal untung saja," papar Sachrudin.
Sumber: jakarta.tribunnews
Penulis: Ega Alfreda
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »