Kota Cilegon

       Kota Cilegon berada pada ujung Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda serta merupakan gerbang utama yang menghubungkan system Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.

      Secara astronomis, Kota Cilegon terletak antara 050 52’ Lintang Utara dan 06004’ Lintang Selatan dan antara 105054’− 1060 05’ Bujur Timur dan berada disebelah selatan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya,Kota Cilegon memiliki batas-batas:

  • Sebekah Utara – Kabupaten Serang;
  • Sebelah Selatan – Kabupaten Serang;
  • Sebelah Barat – SelatSunda;
  • Sebelah Timur – Kabupaten Serang.

     Kota Cilegon memilki relief wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, sementara wilayah utara berelief berbukit terutama yang berbatasan dengan langsung dengan Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Dengan luas 175,5 km2, Kota Cilegon dibagi kedalam 8 (delapan) kecamatan dan 43 Kelurahan. Kota Cilegon memiliki iklim tropis dengan temperatur berkisar antara 23,6 C – 32,9 C, curah hujan rata-rata 151 mm.

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »