Perbaikan Izin Pertanahan Mulai Dirasakan

 

Perbaikan Izin Pertanahan Mulai Dirasakan

Warga mengurus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, Kamis (28/4)---MI/Arya Manggala

MASALAH pertanahan, khususnya mengenai proses pemecahan sertifikat tanah, menjadi salah satu hal krusial dalam pembangunan perumahan rakyat pada Program Sejuta Rumah (PSR). Kewenangan itu berada di tingkat pusat, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebelumnya proses pemecahan sertifikat dari segi waktu dan biaya sering tidak menentu, bahkan BPN sering disebut sebagai salah satu instansi sumber pungutan liar (pungli). Namun, Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Adri Istambul Lingga Gayo, mengatakan sekarang situasi tersebut mulai berubah.

“Jadi misalnya dari segi waktu dan biaya, sekarang lebih jelas karena di banyak daerah, BPN kini sudah lebih terbuka. Oleh karena itu, REI memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala kantor wilayah (kakanwil) dan kepala kantor (kakan) BPN berdasarkan usulan anggota-anggota di daerah yang sudah merasakan ada perubahan pelayanan yang lebih baik di wilayah masing-masing,” ujar Adri di Jakarta, Jumat (22/9).

Pengembang di Jawa Timur itu mencontohkan, kinerja Kepala Kantor BPN Lombok Barat yang pernah melakukan penandatanganan pemecahan sertifikat tanah sebanyak 600 buku dalam sehari semalam. Demikian juga kinerja BPN Kabupaten Bekasi yang pelayanannya cukup baik.

BPN Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bekasi menjadi bagian dari sembilan kakan BPN yang menerima penghargaan dari REI pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI, Kamis (14/9).

Kepala kantor lainnya yang menerima penghargaan ialah Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya I, Kabupaten Sigi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap.

Selain itu, ada enam kakanwil BPN yang juga menerima penghargaan oleh Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Mereka antara lain Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatra Barat, dan Banten.

Adri mengakui sudah banyak daerah yang mulai melakukan revolusi izin di bidang pertanah­an. Meski demikian, di sejumlah daerah masih ditemukan proses pemecahan sertifikat yang belum terkomunikasikan dengan baik antara anggota REI dan BPN.

“Kalau ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di da-erah, silakan menulis surat kepada DPP, beri informasi yang benar, jangan fitnah, pasti kami akan turun menyelesaikannya. Bahkan bila diperlukan, saya dan ketua umum akan turun. DPD REI juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan kakan dan kanwil BPN,” tandas Adri.

Umpan balik
Sebelumnya, Ketua Umum REI Soelaeman menegaskan laporan DPD REI mengenai perizinan di daerah akan menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Karena itu, DPD REI perlu aktif melaporkan permasalahan yang mereka alami.

Soelaeman mengutarakan permasalahan Program Sejuta Rumah lainnya ialah berkaitan dengan infrastruktur dan perbankan. “Dari segi makroprudensial, REI sedang melakukan studi bersama Bank Indonesia agar industri properti bisa digenjot lebih cepat dan sektor properti bisa memberi dukungan pada makroprudensial Indonesia. Dari situ bisa ada revisi perubahan yang berkaitan dengan perbankan, dari LTV (loan to value), subsidi selisih bunga (SSB), dan sebagainya,” katanya. (S-1)

Sumber:http://mediaindonesia.com/search?q=perizinan+tata+ruang

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »