Perizinan Harus Mudah

 

Perizinan Harus Mudah

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa perizinan di dalam negeri harus mudah jika ingin mendorong investasi. Apalagi, saat ini perizinan usaha sudah dapat diproses secara elektronik.

Hal itu disampaikan Darmin saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi dan bimbingan teknis sistem Online Single Submission (OSS) di Lombok,  Jumat (21/9).

Kemudahan perizinan diharapkan dapat membuat para investor merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha.

“Ada banyak sekali sistem berjalan dan saling nge-link seperti Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) di BKPM, Dukcapil di Kemendagri, Pajak serta Sicantik milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya dapat katakan ini yang pertama kali di Indonesia,” tuturnya.

Hingga 12 September 2018, sistem OSS telah melayani 71.914 registrasi dan menerbitkan 38.835 nomor induk berusaha (NIB) sejak diluncurkan pada 9 Juli 2018.

Rencana tata ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terus mendorong seluruh pihak baik di pusat maupun daerah untuk dapat membuat rencana tata ruang wilayah yang baik dan efektif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR Abdul Kamarzuki mengungkapkan rencana tata ruang wilayah baik skala nasional maupun provinsi merupakan acuan spasial rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Rencana tata ruang wilayah menjadi semakin penting karena dalam OSS, salah satu poin utama ialah izin lokasi.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, telah ditetapkan bahwa salah satu izin yang dikeluarkan lewat skema OSS ialah izin lokasi. Izin tersebut dapat langsung diberikan kepada investor untuk lokasi-lokasi yang telah memiliki rencana detail tata ruang,” jelas Abdul.  (Nur/Pra/E-1)

Sumber: http://mediaindonesia.com/read/detail/185862-perizinan-harus-mudah

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »