Profil Provinsi Banten

 

Secara administratif, Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan 4 kota, yaitu Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Wilayah Banten terletak di antara 5º7'50"-7º1'11" Lintang Selatan dan 105º1'11"-106º7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 8.651,20 km².

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta, dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Batas - batas wilayah Provinsi Banten, yaitu:

  • Barat : Selat Sunda
  • Timur : DKI Jakarta dan Jawa Barat
  • Utara: Laut Jawa
  • Selatan: Samudera Hindia

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 - 1.00 mdpl. Secara umum, kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 - 200 mdpl yang terlatak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. 

Topografi suatu wilayah berdasarkan raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wlayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi daratan, perbukitan landai - sedang (bergelombang rendah - sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rencah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 - 1 mdpl.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi 2 tipe tanah, yaitu: (a) kelompokm tipe tanah sisa atau reidu dan (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi masing - masing tipe tanah ini di wilayah Provinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Masing - masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain:

  1. Aluvial pantai dan sungai
  2. Latosol
  3. Podsolik merah kuning
  4. Regosol
  5. Andosol
  6. Brown forest
  7. Glei

Pemkot Tangsel Diduga Langgar RTRW Nasional

Warga membentangkan spanduk penolakan proyek JORR II.

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Banten 2010-2030 dan RTRW Tangsel 2011-2031. Ini terkait keluarnya izin mendirikan bangunan Perumahan Merida Dream House di Bambu Apus, Pamulang.

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »