Berusia 18 Tahun, Infrastruktur di Banten Harus Bagus

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir memenuhi undangan DPRD Banten pada Acara Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-18 Provinsi Banten, Kamis (4/10/2018). Mendagri berharap, memasuki usia 18 tahun Banten menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. 

“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 tahun, Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya. 

Apalagi Banten masuk provinsi yang strategis dan menunjang ibu kota. “Jadi harus dipercepat,” ujarnya.

Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi wali kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” tandasnya.  

Terkait Pemilu 2019, Tjahjo meminta masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya. “Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoaks dan sebagainya,” imbuhnya.  

Terkait posisi strategis Banten, Tjahjo mengingatkan bahaya terorisme dan radikalisme. Apalagi Banten merupakan tempat transit di semua hal. Mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten memiliki jaringan dengan Forkopimda-nya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya,” tandasnya.

(poe)

Sumber: sindonews

Peraturan

No Peraturan Tentang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031
Peraturan Daerah Provinsi Banten No 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten No 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
Peraturan Daerah Provinsi Banten No 2 Tahum 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahu 2010-2030
Keputusan Guberbur Banten No 620/Kep.420-Huk/2016 Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan FUngsi Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 115 Tahun 2017 Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Pages

Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Aspek Perizinan Penting Untuk Ciptakan Tertib Tata Ruang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2018. Dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan penekanan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages