Berusia 18 Tahun, Infrastruktur di Banten Harus Bagus

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir memenuhi undangan DPRD Banten pada Acara Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-18 Provinsi Banten, Kamis (4/10/2018). Mendagri berharap, memasuki usia 18 tahun Banten menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. 

“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 tahun, Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya. 

Apalagi Banten masuk provinsi yang strategis dan menunjang ibu kota. “Jadi harus dipercepat,” ujarnya.

Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi wali kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” tandasnya.  

Terkait Pemilu 2019, Tjahjo meminta masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya. “Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoaks dan sebagainya,” imbuhnya.  

Terkait posisi strategis Banten, Tjahjo mengingatkan bahaya terorisme dan radikalisme. Apalagi Banten merupakan tempat transit di semua hal. Mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten memiliki jaringan dengan Forkopimda-nya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya,” tandasnya.

(poe)

Sumber: sindonews

Peta Rawan Banjir Resolusi Tinggi Disusun

Jakarta, (23/2). Perubahan peruntukan lahan dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem berdampak pada meluasnya daerah terdampak banjir. Karena itu, peta rawan banjir diperbarui dengan resolusi tinggi untuk membantu pemerintah daerah merencanakan pembangunan dan membangun sistem peringatan dini banjir.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Nurwadjedi menyampaikan hal itu seusai penandatanganan kerja sama penyusunan peta tersebut pada rapat koordinasi teknis informasi geospasial tematik tahap I tahun 2017 di Jakarta, Kamis (23/2).

Darmin: Lahan Jadi Masalah Terbesar Dalam Proyek Infrastruktur

Jakarta - Masalah pengadaan tanah menjadi hambatan terbesar dalam upaya pemerintah dalam membangun sejumlah proyek infrastruktur. Setidaknya 44% dari total hambatan yang dihadapi dalam membangun proyek infrastruktur adalah masalah pengadaan lahan.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dalam sambutannya pada acara Peluncuran skema pengadaan tanah untuk Proyek Strategi Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Bangun Bandara, Pemprov Banten Ubah Tata Ruang Wilayah

SERANG - Pemprov Banten berencana mengubah rancangan tata ruang wilayah (RTRW) menyusul keluarnya rekomendasi dari pemerintah pusat mengenai pemindahan lokasi pembangunan Bandara Banten Selatan yang awalnya di Kecamatan Panimbang ke Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. 

Pages