Berusia 18 Tahun, Infrastruktur di Banten Harus Bagus

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir memenuhi undangan DPRD Banten pada Acara Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-18 Provinsi Banten, Kamis (4/10/2018). Mendagri berharap, memasuki usia 18 tahun Banten menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. 

“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 tahun, Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya. 

Apalagi Banten masuk provinsi yang strategis dan menunjang ibu kota. “Jadi harus dipercepat,” ujarnya.

Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi wali kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” tandasnya.  

Terkait Pemilu 2019, Tjahjo meminta masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya. “Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoaks dan sebagainya,” imbuhnya.  

Terkait posisi strategis Banten, Tjahjo mengingatkan bahaya terorisme dan radikalisme. Apalagi Banten merupakan tempat transit di semua hal. Mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten memiliki jaringan dengan Forkopimda-nya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya,” tandasnya.

(poe)

Sumber: sindonews

Peraturan

No Peraturan Tentang
No 43 Tahun 2010 Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
No 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan
No 21 Tahun 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim
No 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang
UU No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

Pages

Proyek Tata Ruang Harus Bebas dari Perilaku Korupsi

TATA Ruang merupakan panglima kebijakan pembangunan dan memegang peranan yang strategis dalam menentukan masa depan dan kondisi sebuah kota atau kawasan.

Rencana tata ruang yang baik akan memberikan dasar bagi terbentuknya ruang hidup yang livable, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sebaliknya, rencana ruang yang buruk akan menuju pada ketidakteraturan dan semrawutnya kota.

Kota Cerdas

Kota Cerdas

Thinkstock

Pages