Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang. Antusiasme daerah untuk pastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah mendorong Pansus 1 DPRD Kabupaten Jepara bersama dengan rombongan dinas terkait lakukan audiensi dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang di Jakarta (6/4).

Direktur Pemanfatan Ruang Dwi Hariyawan bersama dengan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Wisnubroto Sarosa menyambut baik antusias dan semangat yang ditunjukkan oleh Kabupaten Jepara dalam mengawal implementasi rencana tata ruang.
“Kami mendukung inisiatif baik daerah untuk menyusun Perda terkait Izin Pemanfaatan Ruang. Melalui Perda ini, daerah harus pastikan bahwa seluruh izin pemanfaatan ruang yang diberikan sesuai dengan rencana tata ruang. Perda ini harus perkuat muatan insentif dan disinsentif serta ketentuan teknis terkait hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sebelum dikeluarkannya izin pemanfaatan ruang agar terwujud tertib tata ruang,” ungkap Dwi.

Wisnubroto juga sepakat bahwa sebelum daerah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang, kepala daerah dapat menetapkan peraturan terkait pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang yang bukan hanya memuat aspek prosedur tetapi juga ketentuan teknis serta kelembagaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk mendukung penyebarluasan informasi terkait penataan ruang, maka sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, daerah didorong untuk menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang dalam bentuk peta analog di setiap kantor kecamatan maupun secara digital dalam situs web (website). Hal ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya preventif, agar masyarakat umum maupun calon pemohon izin pemanfaatan ruang mendapatkan informasi yang cukup terkait lokasi peruntukan di samping dukungan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagai upaya responsif, menuju perwujudan tertib tata ruang. (gar)

Sumber: https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/izin-pemanfaatan-ruang-dalam...

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »