Rapat Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air

Kesimpulan Rapat  Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air

  1. Pemanfaatan air, yang menjadi kewenangan Balai Provinsi adalah fungsi pengawasan dan pencatatan meter air (walaupun di luar dari kewenangan Provinsi atau kewenangan pusat)
  2. Proses perijinan SDA (14 hari) di kementerian PUPR pasti keluar / dipercepat, dengan syarat memenuhi semua ketentuan teknis
  3. Semua bangunan intake, lokasinya harus berada di luar sempadan sungai. Dan harus dalam bentuk ruangan tertutup
  4. Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfatan Air, diatur lebih detail juklanya dalam Pergub No. 18 Tahun 2006, khususnya pasal 15, bahwa balai PSDA punya tugas utama untuk melaksanakan pendataan, pencatatan, dan perhitungan jumlah pengambilan air
  5. Pemanfaatan air, yang menjadi kewenangan Balai Provinsi adalah fungsi pengawasan dan pencatatan meter air (walaupun di luar dari kewenangan Provinsi atau kewenangan pusat)
  6. Proses perijinan SDA (14 hari) di kementerian PUPR pasti keluar / dipercepat, dengan syarat memenuhi semua ketentuan teknis
  7. Semua bangunan intake, lokasinya harus berada di luar sempadan sungai. Dan harus dalam bentuk ruangan tertutup
  8. Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfatan Air, diatur lebih detail juklanya dalam Pergub No. 18 Tahun 2006, khususnya pasal 15, bahwa balai PSDA punya tugas utama untuk melaksanakan pendataan, pencatatan, dan perhitungan jumlah pengambilan air
  9. Balai / UPT Pengelolaan DAS Ciujung – Cidanau dan UPT Pengelolaan DAS Ciliman – Cisawarna sampai dengan hari ini belum rutin melaksanankan pendataan dan pengambilan air sebagai dasar Samsat untuk membayarkan nilai pajak daerah
  10. Ada laporan dari Samsat Rangkas Bitung, ada wajib pajak yang terkendala pada dokumen lingkungan yang merupakan syarat mutlak diberikan perijinan. Harusnya dapat diurus terlebih dahulu di dinas LHK kabupaten setempat. Selama ini belum ada kendala, dan apabila ada mohon segera memberitahu DPUPR agar dapat mendampingi
  11. Wajib pajak yang memanfaatkan Sumber Daya Air wajib mengurus ijin, hal ini untuk menjaga kestabilan persediaan air
  12. Dalam pengurusan SIPPA syarat yang digunakan untuk alat pengukur meter air harus terkalibrasi dan dibuktikan dengan sertifikat
  13. Sinkronisasi data agar nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan pencatatan
  14. Sinkronisasi data dalam bentuk Samsat rajin melaporkan rekap nilai pajak / rekap Wajib Pajak ke DPUPR agar fungsi pengawasan dapat terjadwalkan
  15. Sesuai dengan PERDA No. 8 Tahun 2003 perihal Pengembangan Pemanfaatan Air, disebutkan bahwa UPT Daerah Aliran Sungai (DAS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten wajib untuk melakukan pencatatan pemanfaatan air
  16. Agar seluruh UPT DAS untuk rutin melaporkan pendataan jumlah pengambilan air kepada dinas, melalui perijinan (Bidang PR)
  17. Pada pelaksanaan Joint Survei, idealnya ada petugas dari Seksi Wasdal DPUPR, Bappeda, Satpol PP, dan UPT DAS
  18. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan rapat hasil notulensi akan disampaikan kepada peserta
  19. Dalam upaya tertib pencatatan pemanfaatan air di UPT Daerah Aliran Sungai (DAS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, akan dilayangkan surat himbauan untuk segera melakukan pencatatan air
  20. Kemudahan / percepatan proses perijinan SDA yang merupakan kebijakan pemerintah pusat / Kementerian PUPR saat ini adalah bagi pemohon fungsi saluran irigasi yang sudah pernah punya ijin