Regulasi Melarang, Bando Reklame Masih Marak di Operasikan (Studi Kasus Kudus)

SKNEWS.COM – Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kudus, Revlisiyanto Subekti, mengatakan, sudah sejak tahun 2016 pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan dan memperpanjang ijin penyelenggaraan bando atau wahana reklame yang melintang bahu jalan.

Saat itu, semua ijin bando di Kudus berakhir pada 2015, dan paska berakhirnya ijin tersebut Badan yang dia pimpin sudah tidak lagi menerbitkn ijin keberadaan Bando di Kudus.

Ia menjelaskan, “Semenjak adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan pada Pasal 18 yang berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan, maka sejak sesudah itu masa ijin masa berlaku Bando itu sudah tidak pernah lagi kami perpanjang,” terangnya.

Namun, sejumlah Bando atau jenis reklame yang dipasang melintang di atas jalan, masih marak di kabupaten Kudus. Sedikitnya menurut pengamatan media ini, ada empat buah jenis reklame seperti ini yang masih aktif di sejumlah ruas jalan protokol di Kudus.

Seperti Bando reklame yang ada di depan pabrik Gula Rendeng, Jalan Sudirman, Jalan Sunan Kudus (alun-alun kota), Bangjo Sempalan Taman Adipura, dan Bangjo Perempatan menuju GOR Wergu Wetan.

Jika sekarang masih ada bando yang aktif, pihaknya belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab.

“ Bisa jadi ini karena nilai ekonomi yang tinggi sehingga vendor atau pihak ketiga pemilik bando tersebut, masih menggunakan jenis reklame ini untuk di komersialkan,” terangnya.

Senada dengan Revli, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Kudus, Heri Wibowo, menjelaskan, reklame atau baliho jenis ini sudah dilarang sejak tahun 2012. Dasarnya adalah permen PU nomor 20/PRT/M/2010, tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

“Idealnya, menurut Heri, kontruksi bando ini memang harus segera dibongkar jika mengacu pada Permen PU tersebut. Dan pihak kami sudah bersurat pada OPD terkait, namun hingga saat ini, hal tersebut masih belum dilakukan oleh OPD, seperti bidang Aset BPPKAD, Dinas Perhubungan, dan BPMPPT,” terangnya.

Dari sejumlah sumber diperoleh kabar bahwa keberadaan Bando ini diwacanakan untuk dirubah menjadi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yang tidak melanggar Permen PU, namun hingga kini belum ada pembicaraan.

“Sementara untuk dirubah menjadi JPO masih harus dilakukan kajian mendalam antara berbagai pihak dan OPD yang kompeten terhadap kelayakan JPO,” ungkap Heri. (AJ/WH)

tanggal : 9 April 2018

Judul : Regulasi Melarang, Bando Reklame Masih Marak Di Operasikan

Link : http://isknews.com/regulasi-melarang-bando-reklame-masih-marak-di-operas...

Tim Koordinator Wilayah & Pelaksana Teknis

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat

 
1 Start 2 Complete
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.