Berita-Artikel

Memilih Calon Kepala Daerah yang Paham Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah provinsi kunci akan melaksanakan kontestasi politik dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Isu tata ruang pun dipastikan akan menjadi salah satu materi kampanye yang akan diusung para calon kepala daerah. Beberapa provinsi kunci tersebut seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Tak hanya menjadi indikasi siapa yang nantinya akan memenangi Pilpres 2019, pemenang pilkada di provinsi itu juga bakal menentukan bagaimana perencanaan tata ruang ke depan.

32 Situ di Jadebotabek akan Disertifikasi Tahun Ini

DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah berencana mengadministrasi 32 situ yang terdapat di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ( Jadebotabek). Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan guna melestarikan keberadaan situ yang ada. Secara keseluruhan, ada 206 situ yang tersebar di wilayah ini. Pada tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan permohonan sertifikasi terhadap 27 situ ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Serang dan Karawang menuju Metropolitan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kota  metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berkembang lebih luas. Saat ini, Serang dan dan Karawang sudah mulai menjadi kota metropolitan. "Ke barat misalnnya, kota metropolitan itu sudah beyond Tangerang. Sudah mendekati Serang malah," ujar Bambang saat sambutan diskusi "Menatap Masa Depan Jakarta" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

40 Persen Masyarakat Tidak Nyaman Tinggal di Kota

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir 40 persen masyarakat yang tinggal di kota-kota di Indonesia merasa tidak nyaman dengan kota yang mereka tinggali. Hal tersebut tergambar dari hasil survei Indonesia Most Livable City Index 2017 yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Survei dilaksanakan di 19 provinsi dan 26 kota di Indonesia. Ketua Umum IAP Bernardus Djonoputro mengatakan, negara harus hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia.

Negara Harus Hadir dalam Perencanaan Tata Ruang Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pembangunan infrastruktur tengah dilakukan di semua lini. Namun, sejalan dengan itu pula, terdapat lebih dari 5.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi di semua kota dan kabupaten yang harus diselesaikan. Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang berfokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersedian lahan dengan target pembangunan.

Penyerahan Surat Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Banten oleh Plt. Dirjen Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah awal suksesnya penataan ruang di daerah, demikian disampaikan Sudarsono selaku Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, saat menyerahkan secara resmi surat persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Kepala Bappeda di Serang, kemarin (8/8).

Akses Pulau Reklamasi ke Bandara akan Dibangun

PEMPROV DKI Jakarta berencana menyambungkan Pulau C hasil proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Rencana tersebut dibahas dalam rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta, kemarin.

Pemindahan Ibu Kota Butuh Perencanaan Mendasar pada Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto menilai, pemindahan ibu kota bisa gagal bila tidak perencanaan dan pembenahan mendasar pada tata ruang dan infrastruktur sejak awal.

" Ibu kota baru akan mengalami nasib seperti Jakarta di kemudian hari jika kita tidak mampu melakukan perencanaan dan pembenahan mendasar pada tata ruang dan infrastruktur sejak awal," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/7/2017).

Begini Ilustrasi Perbedaan RTRW dan RDTR

BOGOR, KompasProperti - Arah pembangunan tidak hanya ditentukan infrastruktur. Namun, pembangunan berdasarkan perorangan juga memegang peranan penting. Hal tersebut diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Meski terdengar serupa, baik RDTR dan RTRW berbeda walaupun tidak terpisahkan dan sama-sama diperlukan.

RDTR Menentukan Hajat Hidup Masyarakat

BOGOR, KompasProperti - Dalam rangka menjaga keteraturan pembangunan, setiap daerah harus punya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang.
Menurut Kasubdit Pembinaan Wilayah II Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andri Hari Rachayanto, daerah yang sudah memiliki RTRW saja tidak cukup.

Pages

Tim Koordinator Wilayah & Pelaksana Teknis

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat

 
1 Start 2 Complete
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.