Izin Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan dan Investasi di Jepaara

Di era pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2011, Kabupaten Jepara banyak menghadapi tantangan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin masif dan gempuran investasi asing terutama sektor industri. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Jepara siapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pemanfaatan Ruang.

Investor dan Dunia Usaha Harus Patuhi Prosedur Perizinan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2018. Dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menekankan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Aspek Perizinan Penting Untuk Ciptakan Tertib Tata Ruang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, menginisiasi menyelenggarakan kegiatan Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2018. Dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan penekanan kepada para investor dan dunia usaha untuk mematuhi prosedur perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

Pages

Pengaduan, Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

 
1 Start 2 Complete
Files must be less than 8 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf zip.

Peraturan

No Peraturan Tentang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031
Peraturan Daerah Provinsi Banten No 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten No 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
Peraturan Daerah Provinsi Banten No 2 Tahum 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahu 2010-2030
Keputusan Guberbur Banten No 620/Kep.420-Huk/2016 Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan FUngsi Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 115 Tahun 2017 Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Pages